ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PUTRA BANGSA

BAB  I

KEANGGOTAAN

Pasal  1

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota Putra Bangsa adalah :

  1. WNI
  2. Berusia minimal 17th
  3. Bersedia mematuhi AD / ART dan Ketentuan Organisasi
  4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

BAB  II

KEWAJIBAN & HAK ANGGOTA

Pasal  2

Kewajiban  Keanggotaan

Setiap anggota berkewajiban :

  1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh AD / ART
  2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan musyawarah & ketentuan organisasi lainnya.
  3. Mengamankan & memperjuangkan kebijakan organisasi
  4. Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha & tindakan yang merugikan organisasi
  5. Menghadiri musyawarah & kegiatan organisasi
  6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan perjuangan organisasi
  7. Membayar iuran anggota
  8. Anggota dilarang melakukan tindakan criminal / melawan hukum

Pasal  3

Hak  Anggota

Setiap Anggota berhak :

  1. Memperoleh perlakuan yang sama
  2. Mengeluarkan Pendapat baik lisan maupun tertulis.
  3. Memilih dan di pilih
  4. Memperoleh Perlindungan dan Pembelaan
  5. Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Anggota.
  6. Memperoleh Penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

BAB  III

BERAKHIRNYA  KEANGGOTAAN

Pasal  4

  1. Berakhirnya Keanggotaan karena :
    1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
    2. Diberhentikan
    3. Meninggal Dunia
  1. Anggota diberhentikan karena :
    1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota
    2. Melanggar AD / ART dan atau Keputusan Musyawarah
    3. Melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Keputusan atau kebijakan Organisasi.
  1. Ketentuan Pemberhentian dan Pembelaan diri anggota diatur dalam peraturan tambahan.

BAB  IV

KADER

Pasal 5

  1. Kader adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kader.
  2. Dewan Koordinasi Pusatl dapat menentukan Anggota menjadi Kader berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kader.

BAB  V

BERAKHIRNYA  KEANGGOTAAN

Pasal  6

  1. Berakhirnya keanggotaan karena:
    1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
    2. Diberhentikan.
    3. Meninggal dunia.
  1. Anggota diberhenrtikan karena:
    1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
    2. Melanggar AD/ART dan atau Keputusan Musayawarah.
    3. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakaan organisasi.
  1. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

  1. Dewan Pengurus selanjutnya disebut sebagai Dewan Koordinasi.
  2. Biro-Biro merupakan Dewan Koordinasi.
  3. Susunan Dewan Koordinasi Pusat (DKP) terdiri atas :
  4. Ketua Umum
  5. Wakil Ketua Umum.
  6. Sekretaris Jenderal.
  7. Biro-Biro
    1. Peserta Musyawarah adalah seluruh koordinator DKP dan koordinator Biro.
    2. Jumlah pengurus DKP sebanyak-banyaknya  40 orang.

Pasal  8

  1. Dewan Koordinasi Cabang setingkat Kabupaten.
  2. Susunan Dewan Koordinasi Cabang (DKC) terdiri atas:
    1. Ketua
    2. Wakil Ketua
    3. Sekretaris
    4. Bendahara
    5. Unit-Unit
    6. Jumlah koordinator Dewan Koordinasi Cabang sebanyak-banyaknya 30 orang.

Pasal 9

  1. Dewan koordinasi Rayon setingkat Kecamatan.
  2. Susunan Dewan Koordinasi Rayon terdiri atas:
    1. Ketua
    2. Wakil Ketua
    3. Sekretaris
    4. Bendahara
    5. Seksi-Seksi
    6. Jumlah Koordinator Dewan Koordinasi Rayon sebanyak-banyaknya 40 orang.
    7. Koordinator Lapangan adalah Koordinator setingkat desa.
    8. Koordinator lapangan termasuk Dewan koordinasi Rayon,

Pasal 10

Syarat-syarat menjadi pengurus oraganisasi:

  1. Menyetujui AD/ART dan Keputusan Organisasi.
  2. Memiliki Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
  3. Memiliki kapabilitas  dan bertanggungjawab.
  4. Bersedia meluangkan waktu dan mengikuti kegiatan organisasi.

Pasal 11

  1. Lowongan antar waktu Koordinator terjadi, karena:
    1. Meningal dunia
    2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secar tertulis.
    3. Diberhentikan.
  1. Kewenangan pemberhentian Koordinator sebagai berikut:
    1. Untuk DKP dilakukan oleh Musyawarah DKP.
    2. Untuk DKC dilakukan oleh Musyawarah DKC.
    3. Untuk DKR dilakukan oleh Musyawarah DKR.

Pasal 12

Pengurus pengantar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Koordinator yang digantikan.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13

Musyawarah Nasional dihadiri oleh:

  1. Koordinator DKP
  2. Koordinator DKC
  3. Koordinator DKR

Pasal 14

Rapat kerja nasional dihadiri oleh;

  1. Koordinator  DKP
  2. Ketua DKC
  3. Ketua DKR

Pasal 15

Musyawarah Cabang dihadiri oleh:

  1. Kordinator DKC
  2. Koordinator DKR
  3. Koordinator  Lapangan

Pasal 16

Rapat kerja Cabang  dihadiri oleh:

  1. Koordinator DKC
  2. Ketua DKR

Pasal 17

Musyawarah Rayon dihadiri oleh :

  1. Koordinator DKR
  2. Koordinator Lapangan

Pasal 18

Rapat Kerja Rayon dihadiri oleh :

  1. Koordinator DKR
  2. Koordinator Lapangan

BAB VIII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 19

Peserta yang hadir dan tercatat dalam musyawarah dan Rapat Kerja memiliki hak bicara dan hak suara.

BAB IX

PEMILIHAN  PIMPINAN  ORGANISASI

Pasal 20

  1. Pemilihan Ketua Umum DKP, Ketua DKC, Ketua DKR, Koordinator Lapangan dilaksanakan langsung oleh peserta Musyawarah.
  2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan
  3. Ketua Umum atau Ketua terpilih menyusun formatur penyusunan Dewan Koordinator
  4. Tata cara pemilihan Pimpinan Organisasi diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 21

  1. Sumber-sumber Keuangan Organisasi
    1. Iuran Wajib
    2. Iuran Suka Rela
    3. Sumbungan Perorangan
    4. Sumbangan Badan / Lembaga
    5. Usaha-usaha lain yang sah
    6. Bantuan-bantuan yang lain
  1. Sumber Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan ORganisasi dipertanggung jawabkan oleh Dewan Koordinasi

BAB XI

PENYELESAIAN  PERSELISIHAN  HUKUM

Pasal 22

  1. Penyelesaian Perselisihan Hukum :
    1. Musyawarah
    2. Arbitrase
    3. Peradilan
  1. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam peraturan tambahan.

BAB XII

A T R I B U T

Pasal 23

Organisasi Putra Bangsa mempunyai Atribut yang terdiri dari Panji-panji dan Lambang.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 24

  1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga diatur dalam aturan tambahan dan Keputusan-keputusan lainnya.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di            :  Semarang

Pada tangal               :  1 Maret 2009

DEWAN KOORDINASI PUSAT

Masa Bakti : 2009  –  2014

Ketua Umum                                                                                                                                                                                                   Sekretaris Jendral


JOHN HENDRY SURYO WIBOWO                                                                                                                                                                  AYUNDADARI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s